Yogyakarta

Yogyakarta adalah ibukota propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan terletak di bagian tengah sisi selatan pulau Jawa. Sejarah pemerintahan Yogyakarta dapat dilihat dari asal mula pada waktu perang kemerdekaan tahun 1945. Beberapa saat setelah di deklarasikan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, atas desakan rakyat setelah melihat kondisi darurat Hamengkubuwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan dengan nama Amanat 5 September 1945. Dekrit tersebut menyatakan integrasi monarki Yogyakarta masuk wilayah republik Indonesia. Dekrit serupa juga dikeluarkan oleh Paku Alam VIII pada waktu yang sama. Dan diikuti oleh berbagai kerajaan lain di nusantara.

Dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta pada 29 Oktober 1945, yang diketuai oleh Mochammad Saleh dan 2 wakil ketua, yaitu S. Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo. Sepaham dengan Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX serta Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit kerajaan bersama, isinya: menyerahkan kekuasaan Legislatif kepada Badan Pekerja KNI pemerintahan Yogyakarta. Mulai saat itu, kedua penguasa kerajaan di Jawa bagian selatan mengeluarkan dekrit bersama dan memulai persatuan antar kerajaan.

Sejak saat itu dekrit kerajaan tidak hanya di tanda tangani oleh kedua penguasa negara, namun juga oleh ketua Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1946, secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta mulai digunakan dalam urusan pemerintahan persatuan 2 kerajaan untuk menjadi sebuah daerah istimewa. Penggunaan nama tercantum di dalam Maklumat No 18 tentang Dewan Perwakilan Rakyat di Yogyakarta. Pemerintahan negara persatuan tetap berlangsung hingga dikeluarkan UU No 3 Tahun 1950, yaitu tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengukuhkan wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia.