Yogyakarta

Yogyakarta adalah sebuah ibukota propinsi daerah istimewa yang terletak di bagian tengah sisi selatan pulau Jawa, berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintahan propinsi Yogyakarta dapat dilihat dari asal mula pada waktu perang kemerdekaan tahun 1945. Beberapa saat setelah dideklarasikan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, atas desakan rakyat setelah melihat kondisi darurat Hamengkubuwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan nama Amanat 5 September 1945. Dekrit tersebut menyatakan integrasi monarki Yogyakarta masuk ke wilayah republik Indonesia. Dekrit serupa juga dikeluarkan oleh Paku Alam VIII pada waktu yang sama. Dekrit integrasi yang sama sebenarnya juga dikeluarkan oleh berbagai kerajaan lain di nusantara.

Dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta pada 29 Oktober 1945, yang diketuai oleh Mochammad Saleh dan dengan 2 wakil ketua, yaitu S. Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo. Sepaham dengan Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX serta Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit kerajaan bersama, yang isinya menyerahkan kekuasaan Legislatif pada Badan Pekerja KNI pemerintahan Yogyakarta. Mulai saat itu kedua penguasa kerajaan di Jawa bagian selatan mengeluarkan dekrit bersama dan memulai persatuan antara dua kerajaan.

Sejak saat itu dekrit kerajaan tidak hanya di tanda tangani kedua penguasa negara, namun juga oleh ketua Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta, sebagai simbol persetujuan dari rakyat. Pada 18 Agustus 1946, secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta mulai digunakan dalam urusan pemerintahan persatuan dua daerah kerajaan untuk menjadi sebuah daerah istimewa. Penggunaan nama tersebut adenosine deaminase terdapat di dalam Maklumat No 18 tentang Dewan Perwakilan Rakyat di Yogyakarta. Pemerintahan negara persatuan tetap berlangsung hingga dikeluarkan UU No 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengukuhkan daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia.